Setelah Surat Terbuka Beredar, Kedubes RI untuk Belanda Ternyata telah Mencabut Penghargaan Dwi Hartanto

Inget kabar empat hari yang lalu (2/10/2017) surat terbuka tentang Dwi Hartanto dari seorang ilmuwan Indonesia di AS? Nah Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda  ternyata telah resmi mencabut penghargaan yang diberikan kepada Dwi Hartanto per 15/9/2017.

Aku mengaku memang bukan etika terpuji, apalagi di kalangan ilmuwan muda yang masih perlu waktu untuk membuktikan kepiawaiannya sebagai ilmuwan. Tapi justru itulah yang mengherankan terjadi di zaman serba interkoneksi ini.

Sosok Dwi Hartanto beberapa bulan yang lalu mengundang decak kagum banyak kalangan dan diekspose oleh media secara besar-besaran. Mungkin karena kita haus akan kebanggaan sebagai bangsa berprestasi, maka segala macam informasi yang sifatnya bangga diripun ditelan mentah-mentah oleh media. Akibatnya masyarakatpun ikut juga menelan berita hoax yang dikira membanggakan sebagai suatu bangsa. Namun, kebohongan akhirnya terungkap karena tidak semua orang, terutama di kalangan ilmuwan Indonesia, yang begitu saja percaya atas prestasi seseorang yang mendadak meroket karena gorengan media.

Dwi Hartanto sebelumnya mengaku merupakan pemenang kompetisi riset kategori Space craft and Technology yang diikuti oleh seluruh lembaga antariksa di seluruh dunia. Namun sejak beredarnyan Surat Terbuka di Internet semua klaim prestasinya diragukan kebenarannya. Surat terbuka itu bukan berarti sebagian ilmuwan Indonesia mengidap crab mentality, tetapi suatu upaya untuk tabayun dengan meneliti dengan seksama berita yang bergaung heboh karena melihat ada kejanggalan. Terutama kejanggalan itu muncul dari lingkungan pergaulan si pelaku sendiri. Sampai akhirnya kedubes Belanda pun membuat keputusan penting mencabut penghargaannya.

Dicabut Karena Ada Indikasi Pelanggaran Etika

Pencabutan penghargaan itu tertuang dalam surat keputusan Nomor SK/029/KEPRI/IX/2017. Surat yang ditandatangani oleh Duta Besar LBBP I Agung Wesaka Puja ini ditandatangani pada tanggal 15 September 2017. Keputusan lengkapnya :

sumber : http://ina.indonesia.nl/index.php/info-penting/siaran-pers/1357-pencabutan-penghargaan-kepada-dr-ir-dwi-hartanto

Namun, dalam surat keputusan tersebut tidak dijelaskan secara gamblang alasan pencabutan penghargaan untuk Dwi Hartanto yang diterima pada 17 Agustus 2017 lalu. Tetapi tersirat adanya masalah etika yang telah dilanggar.

“Menimbang bahwa setelah pemberian penghargaan kepada Dr. Ir. Dwi Hartanto terdapat dinamika dan perkembangan di luar praduga dan itikad baik ;…sebagaimana dimaksud mengharuskan adanya perubahan atas keputusan pemberian penghargaan dimaksud,” tulis SK itu seperti tercantum dalam situs resmi Kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Belanda, ina.indonesia.nl, Rabu (4/10).

Dalam SK tersebut tertulis, “Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Nomor SK/023/KEPPRI/VIII/2017 tentang Penghargaan kepada DR. Ir. Dwi Hartanto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Selama ini, Dwi selalu dipandang sebagai ilmuwan berprestasi dan banyak menerima penghargaan. Misalnya, Dwi tercatat penerima beasiswa dari Pemerintah Belanda untuk meneruskan studi S2 dan S3 di Techinische Universiteit Delf Belanda. Bahkan Dwi disebut-sebut sebagai ‘The Next Habibie’.

Namun, berbagai pemberitaan prestasi itu ternyata memancing sejumlah kecurigaan terhadap beberapa pernyataan yang disebutkan Dwi kepada wartawan. Sebagian pernyataan prestasi itu dinilai kebohongan (hoax) belaka oleh sejumlah kolega Dwi sendiri.

Pihak kedubes juga belum mengeluarkan pernyataan lebih lanjut tentang pencabutan penghargaan tersebut.

Dwi Hartanto Menyesal dan Minta Maaf

Nada sesal dan sedih itu terlihat jelas dari pernyataan Dwi Hartanto kepada Gatra lewat pesan aplikasi lintas platform, Whatsapp.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jadi seperti ini akhirnya. Saya manusia biasa tempatnya salah dan khilaf. Mohon dengan kebesaran hati, untuk berkenan memaafkan saya”. 

Pernyataan tersebut diakhiri dengan ikon menangis. Demikianlah Dwi Hartanto menjawab pertanyaan koresponden Gatra.com di Belanda yang disampaikan melalui pesan singkat Whatsapp, Rabu (4/10) waktu setempat di Deventer, Belanda.

Dwi menambahkan “Mohon bantuannya juga kalau berkenan nih. Saya hanya mohon kebesaran hati untuk bisa memaafkan saya yang khilaf dan bisa membimbing serta menjadikan saya menjadi lebih baik. Itu saja permohonan saya, kalau masih berkenan”.

Pesan itu lagi-lagi diakhiri dengan ikon menangis. Sebelumnya pernah diberitakan sebagai pelajar berprestasi dan mendapatkan berbagai penghargan bidang kedirgantaraan.

Salah satunya ialah menang dalam kompetisi riset kategori Space craft and Technology yang diikuti oleh seluruh lembaga antariksa di seluruh dunia. Kompetisi ini disebut-sebut sangat bergengsi. Sebab, selain karena diikuti oleh perwakilan space agency top macam NASA (Amerika Serikat), ESA (Eropa), DLR (Jerman), dan lain-lain, kompetisi ini juga menghadirkan topik-topik riset kedirgantaraan dengan teknologi tinggi (pinnacle of technology category).

Dwi, yang saat ini tengah menimba ilmu di Technische Univesiteit (UT) Delft, Belanda, tersebut, sempat mengatakan ke sejumlah media bahwa dia dan timnya menang untuk kategori Space craft and Technology lewat riset berjudul “Lethal Weapon in The Sky. Karena prestasinya itu, Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di Belanda, memberikan penghargaan kepada Dwi pada 17 Agustus kemarin.

Ternyata, setelah diselidiki sejumlah pihak tertentu, pernyataan itu hanya kebohongan belaka. Kabar ini kemudian mengungkap kebohongan lainnya yang pernah disampaikan Dwi kepada media massa.

Dwi Hartanto lulusan S1 Institut Sains Teknologi AKPRIND Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Informatika, yang lulus pada 15 November 2005. “Saya bukan lulusan dari Tokyo Institute of Technology, Jepang, seperti informasi yang banyak beredar,” ujarnya.

Selama ini, Dwi kerap dipandang sebagai ilmuwan muda (usia 35 tahun) berprestasi dan banyak menerima penghargaan. Misalnya, Dwi tercatat sebagai penerima beasiswa dari Pemerintah Belanda untuk meneruskan studi S2 dan S3 di UT Delf Belanda. Asal tahu saja, TU Delft adalah salah satu universitas teknik tertua, terbesar, dan paling komprehensif di Belanda yang berdiri sejak 1842. Perguruan tinggi ini memiliki lebih dari 2.000 peneliti, dan di antaranya terdiri dari 200 lebih profesor. Banyak mahasiswa/i Indonesia yang menimba ilmu disana, umumnya dari beasiswa. Jadi, sangat mengherankan kalau Dwi Hartanto berani membuat berita bohong yang menggemparkan kalangan akademis.

Di saat yang bersamaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia juga menyebut bahwa pria asal Yogyakarta itu merupakan penerima S2 Kementerian pada 2007.

Pada 2015, disebutkan Kemenkominfo, Dwi berhasil meluncurkan Satellite Launch Vehicle (SLV) dari fasilitas tes roket dan alat tempur Ministerie van Defensie (Kementerian Pertahanan) Belanda.

Dalam laporannya ke Gatra, ia mengaku sebagai Direktur Teknik di Airbus and Defence, anak usaha dari Airbus Grup yang bermarkas di Jerman. Hal ini, menurutnya, tak lepas dari prestasi dia dan tim yang mengembangkan pesawat tempur generasi 4,5 Eurofighter Typhoon buatan Airbus menjadi generasi 5.

Selain itu, Dwi juga mengatakan bahwa ia memiliki lima paten. “Paten-paten saya di seputar bidang rocket dan jet-engine technology dan avionic technology. Baik itu teknologi untuk sistem dan flight control pesawat, roket dan satelit, maupun avionik tempur,” ucapnya kepada Majalah Gatra yang dipublikasikan pada 2 Agustus lalu.

Dalam wawancara dengan Najwa Shihab di Mata Najwa, Dwi mengaku kini tengah menempuh postdoctoral di UT Delf sembari “nyambi” sebagai asisten profesor untuk bidang Aerospace Engineering di kampus tersebut. Beberapa pernyataan dan prestasi inilah yang kemudian membuat Dwi disebut-sebut sebagai “The Next Habibie”.

Pada kenyataannya, Dwi Hartanto ternyata mempunyai bidang penelitian Virtual Reality. Beberapa paper risetnya di situs computer science bibliography dan Figshare.Com membahas virtual reality untuk homebase therapy dan kesehatan. Saat ini, Dwi tengah menyelesaikan studi S3 di grup riset Interactive Intelligence, Dept. of Intelligent Systems, pada fakultas yang sama di TU Delft, di bawah bimbingan Prof. M.A. Neerincx dengan judul disertasi “Computer-based Social Anxiety’ Regulation in Virtual Reality Exposure Therapy”.

Awal Kecurigaan Terhadap Dwi Hartanto

Penyelidikan tentang kebohongan Dwi, bermula saat dia diundang sebagai pembicara di salah satu konferensi tentang kedirgantaraan di Indonesia. Kala itu, alumni TU Delft di Indonesia menyelidiki background Dwi, namun tak menemukannya.  Alumni yang awalnya menyelidiki ini adalah dosen di Indonesia, lulusan TU Delft juga, bidang aerospace engineering. Dia merasa ada yang aneh dengan Mas Dwi, lalu dicek backgroundnya dan ternyata tidak ada jejak Dwi Hartanto di bidang Aerospace Engineering TU Delft. Pengecekan juga dilakukan ke European Space Agency (ESA), karena Dwi mengaku bekerja di sana. Namun ternyata setelah dikroscek, tidak ada nama Dwi Hartanto di ESA.

Sampai akhirnya muncul surat terbuka Deden Rukmana (2/10/2017), Profesor di Savannah State University, Savannah, AS. Keraguan itu Deden ungkapkan dengan surat terbuka lewat jejaring sosial Facebook miliknya. Di kalangan mahasiswa Indonesia sendiri kecurigaan atas kebohongan Dwi sudah berlangsung lama.  Dwi akhirnya diinterogasi oleh PPI Delft, PPI Belanda, dan KBRI Den Haag, dan dia mengakui kesalahannya.

Saat mendengar kabar bahwa prestasi yang didapat Dwi Hartanto adalah fiktif, pihak KBRI Belanda langsung mengundang Dwi untuk menyampaikan kebenaran informasi yang selama ini berkembang luas di berbagai media di Indonesia.

Menurut sumber Gatra.com yang tidak mau disebut namanya, Dwi Hartanto sudah mengakui seluruh kekeliruan yang dilakukannya di depan pejabat KBRI Den Haag. Yaitu menyampaikan informasi yang tidak benar.

“Karena itulah KBRI mestinya berhak dan layak untuk mencabut pemberian penghargaan tersebut,” jelas nara sumber itu.

Di bulan Oktober, Dwi pun sempat mengatakan akan ke Indonesia dan mau mengadakan beberapa rapat penting, salah satunya dengan pihak PT DI. Tapi, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elfien Goentoro mengaku tidak mengenal sosok Dwi Hartanto tersebut. “Setahu saya tidak ada agenda (rapat), kenal saja tidak,” kata Elfien dalam pesan singkatnya saat dikonfirmasi Kumparan.com.

Pengakuan Dwi Hartanto

Berikut klarifikasi dan pengakuan Dwi seperti dipublikasikan di situs Kumparan.Com :

1. Tidak benar bahwa saya adalah kandidat doktor di bidang space technology & rocket development.

2. Saya adalah kandidat doktor di bidang Interactive Intelligence (Departemen Intelligent Systems) seperti yang dijabarkan di Bab II.

3. Tidak benar bahwa saya dan tim telah merancang bangun Satellite Launch Vehicle. Yang benar adalah bahwa saya pernah menjadi anggota dari sebuah tim beranggotakan mahasiswa yang merancang salah satu subsistem embedded flight computer untuk roket Cansat V7s milik DARE (Delft Aerospace Rocket Engineering), yang merupakan bagian dari kegiatan roket mahasiswa di TU Delft.

4. Proyek ini adalah proyek roket amatir mahasiswa. Proyek ini bukan proyek dari Kementerian Pertahanan Belanda, bukan proyek Pusat Kedirgantaraan dan Antariksa Belanda (NLR), bukan pula proyek Airbus Defence ataupun Dutch Space. Mereka hanya sebagai sponsor-sponsor resmi yang memberikan bimbingan serta dana riset.

5. Tidak benar bahwa pernah ada roket yang bemama TARAVTs (The Apogee Ranger versi 7s). Yang ada adalah DARE Cansat V7s.

Terkait dengan program Mata Najwa Metro TV , yang bisa diakses di:

http://video.metrotvnews.com/plav/2016/ll/12/612154/612154/mata-najwa-goes-tonetherlands-jejak-bapak-bangsa-5

Dwi Hartanto memberikan klarifikasi dan pengakuan :

1. Tidak benar bahwa saya sedang melakukan Post-doctoral maupun sebagai Assistant Profesor TU Delft. Yang benar adalah saat wawancara terjadi hingga saat ini saya merupakan mahasiswa doktoral (seperti dijabarkan di Bab II).

2. Tidak benar juga bahwa saya bergerak dalam penelitian di bidang satellite technology and rocket development. Topik penelitian doktoral saya saat ini adalah dalam bidang intelligent systems khususnya virtual reality (seperti dijabarkan di Bab II). Proyek yang diekspose dalam program Mata Najwa tersebut bukan suatu proyek strategis untuk ISS (International Space Station). Proyek itu adalah proyek roket mahasiswa Stratos dari ekstrakurikuler mahasiswa DARE TU Delft, sebagaimana saya jelaskan di Bab III. Itu pun peranan teknis saya saat itu adalah pada pengembangan.

3. Saya bukan technical director pada proyek roket dan satelit tersebut di atas. Dengan demikian informasi bahwa saya satu-satunya orang non-Eropa yang masuk di ring 1 teknologi ESA adalah tidak benar.

Berikut pernyataan Dwi di halaman pembuka :

Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia nikmat-Nya bagi kita semua. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang memungkinkan diselenggarakannya pernyataan tertulis/media ini. Sebagaimana kita ketahui, di beberapa waktu terakhir ini telah beredar informasi berkaitan dengan diri saya yang tidak benar, baik melalui media massa maupun media sosial.

Khususnya perihal kompetensi dan latar belakang saya yang terkait dengan bidang teknologi kedirgantaraan (Aerospace Engineering) seperti teknologi roket, satelit, dan pesawat tempur. Melalui dokumen ini, saya bermaksud memberikan klarifikasi dan memohon maaf atas informasi-informasi yang tidak benar tersebut.

Saya mengakui bahwa kesalahan ini terjadi karena kekhilafan saya dalam memberikan informasi yang tidak benar (tidak akurat, cenderung melebih-lebihkan), serta tidak melakukan koreksi, verifikasi, dan klarifikasi secara segera setelah informasi yang tidak benar tersebut meluas.

Ketidakakuratan informasi yang saya sebutkan sebelumnya belakangan ini terkuak selebar-Iebarnya, dan menimbulkan kegelisahan di masyarakat Indonesia, khususnya di antara alumni almamater saya, TU Delft (Technische Universiteit Delft).

Akan tetapi, dari awal saya tidak ada maksud dan keinginan untuk secara sengaja merugikan dan bahkan menyerang individu atau lembaga-lembaga yang terkait. Untuk itu, izinkan saya dalam kesempatan ini melakukan klarifikasi secara detail, yang akan dijabarkan pada bab-bab berikutnya.

Untuk itu saya berjanji:

1. Tidak akan mengulangi kesalahan/perbuatan tidak terpuji ini lagi,

2. Akan tetap berkarya dan berkiprah dalam bidang kompetensi saya yang sesungguhnya dalam sistem komputasi dengan integritas tinggi,

3. Akan menolak untuk memenuhi pemberitaan dan undangan berbicara resmi yang di luar kompetensi saya sendiri, utamanya apabila saya dianggap seorang ahli satellite technology and rocket development, dan otak di balik pesawat tempur generasi keenam.

Tanggapan Akademisi

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisaksi (Usakti) Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, penghargaan yang diberikan oleh negara dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) untuk Kerajaan Belanda kepada Dwi Hartanto, dari sisi hukum administrasi negara adalah Keputusan Tata Tata Usaha Negara (KTUN).

“Penghargaan yang diberikan oleh negara in case kedutaan kapada warganya, dalam perspektif hukum administrasi negara disebut KTUN,” kata Fickar kepada gatra.com, Kamis (5/10).

Pembatalan sebuah KTUN, lanjut Fickar, hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan atau instansi yang mengeluarkannya dalam hal ini Kedubes RI untuk Kerajaan Belanda.

Namun demikian, kata Fickar, pencabutan itu tidak bisa dilakukan sembarangan, harus ada proses lebih dahulu, jika di PTUN diproses melalui persidangan yakni dengan memberikan kesempatan kepada para pihak.

“Diberikan kesempatan kepada para pihak yakni instansi negara penerbit KTUN dan pihak yang dirugikan untuk mengajukan argumen dan keberatannya,” ujar Fickar.

Menurutnya, hal di atas sesuai dengan asas audi et alterum partem, yakni kewajiban memberikan kesempatan kepada dua belah pihak yang bersengketa. Jika PTUN berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ditemukan kesalahan bahwa pembatalan itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik atau melanggar hukum, maka PTUN bisa menyatakan KTUN pembatalan penghargaan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, atau sebaliknya.

“Demikian juga kewajiban mendengar pembelaan pihak yang akan dicabut SK KTUN-nya, baru berdasarkan pertimbangan dan pembelaan diri dari pihak yang akan dicabut SK-nya, instansi tersebut, in case Kedubes memutuskan mencabut atau tidak mencabut keputusan itu,” katanya.

Berprestasi memang suatu keharusan bagi anak-anak muda Indonesia, apalagi yang cerdas dan punya kesempatan menimba ilmu di luar negeri. Namun, di zaman internet ini membuat kebohongan atau berita hoax juga nampaknya menjadi penyakit akut sehingga tidak segan pemuda cerdas yang berpotensi tapi tidak sabar dan tidak jujur akhirnya berbuat khilaf dan membuat klaim-klaim yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Ini suatu pelajaran bagi siapa saja, apalagi ilmuwan, kalau kejujuran itu menjadi penting dan berprestasi dengan jujur dan rendah hati menjadi suatu nilai lebih.

sumber utama FB Deden Rukmana, situs Kedubes Belanda, gatra.com, beritagar.id , kumparan.com

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*